Belitung, 25 November 2024 — Fraksi BOS DPRD Kabupaten Belitung memberikan kata akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna yang berlangsung hari ini. Dalam penyampaiannya, Fraksi BOS mengapresiasi kerja sama yang baik antara komisi-komisi DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Badan Anggaran (Banggar), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pihak Sekretariat DPRD juga mendapat penghargaan atas perannya memfasilitasi pembahasan hingga selesai sebelum tenggat 30 November 2024.
Ketua Fraksi BOS menyampaikan beberapa catatan penting terkait pembahasan APBD 2025. Berikut poin-poin utama yang menjadi sorotan:
1. Aspirasi Masyarakat yang Belum Terakomodasi
Fraksi BOS mencermati bahwa banyak aspirasi masyarakat kembali tidak terakomodasi dalam R-APBD 2025. Hal ini dikarenakan alasan klasik, yaitu keterbatasan anggaran. Ketua Fraksi BOS mempertanyakan upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber pendapatan lain, seperti dana bagi hasil perkebunan dan pajak penerangan jalan. Menurut Fraksi BOS, optimalisasi sumber ini dapat berkontribusi signifikan, khususnya untuk kebutuhan seperti instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pembangunan infrastruktur jalan.
2. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai yang Melampaui Batas
Fraksi BOS juga menyoroti alokasi anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp511 miliar. Jumlah ini dinilai jauh melampaui batas maksimal 30 persen dari total belanja APBD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. “Kami berharap anggaran ini dapat dikurangi secara bertahap dan dialihkan ke belanja strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar perwakilan Fraksi BOS.
3. Komitmen pada Sektor Kesehatan
Dengan anggaran sebesar Rp257 miliar untuk sektor kesehatan, Fraksi BOS meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen penuh dalam meningkatkan layanan kesehatan. Beberapa fokus utama yang ditekankan adalah pemerataan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis di wilayah terpencil, dan peningkatan pelayanan di RSUD Marsidi Judono. Fraksi BOS juga mengingatkan pentingnya kesiapan manajemen RSUD dalam menghadapi situasi tak terduga, seperti gangguan pasokan listrik, untuk mencegah insiden yang membahayakan pasien.
Komitmen pada Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas
foto : Wyllianto,S.E. Anggota DPRD Kab.Belitung dari Partai Solidaritas Indonesia – Komisi 1
Menutup penyampaiannya, Fraksi BOS menekankan pentingnya pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Mereka berharap agar alokasi dana dalam APBD 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat secara merata dan seimbang. “Mari kita bekerja sama, menjaga komunikasi yang baik, dan aktif bertukar pikiran agar tujuan pembangunan tercapai serta manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Belitung,” ujar perwakilan Fraksi BOS.
Sidang paripurna ini dihadiri oleh jajaran eksekutif, anggota DPRD, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan catatan Fraksi BOS sebagai masukan strategis dalam menyempurnakan APBD tahun anggaran mendatang.
